SAMUDRANEWSTV LAMPUNG SELATAN – Kasus dugaan penyelewengan dana desa di Hara Banjar Manis terus bergulir bak bola panas. Tim Audit Inspektorat Lampung Selatan hari ini kembali melakukan pemeriksaan fisik pembangunan di desa tersebut, mengindikasikan bahwa dugaan penyimpangan anggaran semakin menguat.
Sekretaris Desa Hara Banjar Manis, Supri, dan anggota BPD, Erlan, secara terpisah mengkonfirmasi kepada Samudra NewsTV mengenai kegiatan audit tersebut.
“Benar, hari ini tim inspektorat turun langsung untuk memeriksa kondisi fisik pembangunan yang ada di desa,” ujar Supri, memberikan sinyal bahwa audit kali ini lebih fokus pada realisasi proyek di lapangan.
Namun, pernyataan Supri justru menimbulkan pertanyaan besar. Sebagai Sekretaris Desa, yang seharusnya menjadi motor penggerak administrasi dan mengetahui seluk-beluk pemerintahan desa, ia justru mengaku tidak banyak tahu soal keuangan. “Saya tidak banyak tahu tentang keuangan, yang lebih tahu ya tentu bendahara,” ujarnya, seolah lepas tanggung jawab.
Sebelumnya, proses audit sempat terhenti karena musibah yang menimpa salah satu anggota tim. Inspektur Inspektorat Lampung Selatan, Haji Anton Carmana, menjelaskan bahwa salah satu tim audit mengalami kecelakaan di Lampung Timur, sehingga Sinta, anggota tim tersebut, harus fokus mendampingi suaminya,” Kata Haji Anton Saat dikonfirmasi
Namun, dengan kembali digelarnya pemeriksaan fisik, publik menaruh harapan besar agar kasus ini segera menemui titik terang. Temuan awal yang diungkapkan oleh BPD Erlan mengenai proyek jalan rabat beton tanpa plang semakin menambah daftar panjang masalah di desa ini.
“Ketidakjelasan informasi publik terkait proyek tersebut memicu spekulasi mengenai potensi mark-up anggaran dan kualitas pekerjaan yang tidak sesuai standar.
Masyarakat Hara Banjar Manis kini menanti dengan cemas hasil audit yang komprehensif. Jika terbukti ada penyelewengan dana, mereka berharap agar pihak berwenang segera mengambil tindakan tegas dan menyeret para pelaku ke meja hijau.
“Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen pemerintah daerah dalam memberantas korupsi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Ketidaktahuan Sekdes semakin memperburuk citra pemerintahan desa dan memicu spekulasi mengenai adanya upaya menutup-nutupi informasi.
Soleh : SamudraNewsTV Lampung
Komentar