Samudranewstv- LAMPUNG TIMUR — Pembangunan ikon daerah di Kabupaten Lampung Timur diminta tidak dilakukan tanpa landasan regulasi yang jelas. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Timur didorong segera menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur penetapan, pembangunan, hingga pelestarian ikon daerah agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Lampung Timur, A. Zohirri, Minggu (15/11/2026). Ia meminta Bagian Aset, Bagian Hukum, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk berkoordinasi mengusulkan regulasi khusus mengenai pembangunan ikon daerah.

Menurut Zohirri, keberadaan ikon daerah bukan sekadar bangunan atau ornamen penghias kawasan pemerintahan. Ikon harus memiliki nilai sejarah, identitas budaya, serta mencerminkan karakter dan jati diri Kabupaten Lampung Timur.

Ia mencontohkan pembangunan patung badak yang berada di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Itu anggaran yang pakai mencapai Rp 2,5 Miliar dibangun pada tahun 2015 lalu, itu uang rakyat juga, kok ini dibongkar oleh pemerintah Daerah.

Menurutnya, setiap pembangunan maupun perubahan ikon daerah perlu memiliki dasar perencanaan dan aturan yang jelas sehingga tidak memunculkan perdebatan di tengah masyarakat.

“Saya meminta Bagian Aset, Bagian Hukum, dan OPD terkait segera mengajukan Perda yang mengatur pembangunan ikon-ikon daerah. Jangan sampai setiap pergantian kepemimpinan, kebijakan pembangunan ikon berubah tanpa pedoman yang jelas,” ujar Zohirri.

Ia menegaskan, pihaknya mendukung pemerintah daerah dalam mengembangkan dan membangun ikon yang dapat menjadi identitas serta kebanggaan masyarakat Lampung Timur.

Namun, dukungan tersebut harus diikuti pemahaman terhadap nilai sejarah, budaya, dan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, pembangunan ikon tidak hanya berorientasi pada keindahan fisik, tetapi juga memiliki makna dan keberlanjutan.

Zohirri juga menyoroti keberadaan Kopiah Mas yang telah ditetapkan sebagai ikon Kabupaten Lampung Timur melalui Peraturan Daerah, maka pemerintah daerah perlu memberikan perhatian serius terhadap realisasi dan pengembangan ikon tersebut.

“Kalau Kopiah Mas sudah ditetapkan melalui Perda  nomor satu tahun 2000 sebagai ikon / lambang Lampung Timur, maka pemerintah daerah harus segera merealisasikannya. Jangan hanya membuat ikon baru tanpa memperhatikan dan menjalankan identitas daerah yang sudah memiliki dasar hukum,” tegasnya.

Ia berharap Pemkab Lampung Timur segera mengambil langkah konkret dengan melibatkan OPD terkait, tokoh adat, budayawan, serta unsur masyarakat dalam penyusunan regulasi tersebut.

Dengan adanya aturan yang jelas, pembangunan ikon daerah ke depan diharapkan lebih terarah, memiliki dasar hukum, serta tidak bergantung pada kehendak kepala daerah yang sedang menjabat.

“Ikon daerah merupakan identitas dan kebanggaan seluruh masyarakat Lampung Timur. Karena itu, penetapan dan pembangunannya harus memiliki aturan yang kuat agar tetap terjaga dan berkelanjutan,” pungkasnya.”(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *